header impact

Marsekal Muda(Purn) Prof. Dr. Ir. H. Ginandjar Kartasasmita

03 Jul 2008

To send comment about this video, send SMS with format :

038 (space) your_comment

to number +628998123456

Your comment will be display in this page.


 

Marsekal Muda(Purn) Prof. Dr. Ir. H. Ginandjar Kartasasmita

Page : 1

Number

Message

+628156233xxx

Pa, saya usul. Biar daerah tambah maju dalam ngurusin daerahnya, itu PNS yg Doktor2, master2 yg ada dipusat sbaiknya dipindah ke daerah, fasilitasi mereka dg peralatan keahliannya. SK kan oleh Menteri aparatur. Dan dana yg kebanyakan di pusat,alokasikan ke daerah. Selama ini dana perimbangan pusat d daerah banyak dipst. Tidak fair. Wasalam.

+6285296910xxx

Terlalu banyak perwakilan justru tidak mewakili kepentingan rakyat, jika fungsi dan peran DPD tidak maksimal sebaiknya bukan struktur dan fungsinya aja.TERIMA KASIH

Reply

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) merupakan lembaga baru yang lahir melalui amandemen ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pembentukan DPD RI senafas dengan semangat otonomi daerah, yaitu perlu adanya lembaga negara yang dapat menjembatani kepentingan pusat dan daerah serta memperjuangkan kepentingan aspirasi masyarakat dan daerah dalam kebijakan nasional. Dengan demikian, gagasan dasar terbentuknya DPD adalah keinginan untuk lebih mengakomodasi aspirasi daerah sekaligus memberikan peran yang lebih besar kepada daerah dalam proses pengambilan keputusan politik untuk soal-soal yang terutama berkaitan langsung dengan daerah. Posisi penting DPD dalam kerangka otonomi daerah dapat dilihat dari fungsi yang diamanatkan Pasal 22D UUD 1945 kepada lembaga DPD. Sesuai dengan konstitusi, format representasi DPD RI dibagi menjadi fungsi legislasi, pertimbangan dan pengawasan. Sejarah pembentukan Negara RI menunjukkan bahwa sejak awal kebutuhan perwakilan/permusyawaratan mengakomodasi dua unsur penting yaitu perwakilan rakyat melalui parpol dan dari utusan daerah golongan. itulah wujud keberpihakan pada rakyat.


+628888742xxx

Yth.Ketua DPDRI. Gimana caranya DPD memperjuangkan kepentingan daerah dengan kewenangan yg kecil supaya berguna bagi daerah. dan apakah yg telah dihasilkan untuk daerah?

Reply

Konstitusi memang hanya memberikan kewenangan yang sangat terbatas kepada DPD yaitu hanya pada bidang legislasi (terbatas hanya pada bidang yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah); bidang pertimbangan (terbatas pada RUU APBN, RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama serta Pemilihan anggota BPK); dan bidang pengawasan (terbatas hanya pada bidang yang terkait dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, perimbangan keuangan pusat dan daerah, RUU APBN, RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama serta Pemilihan anggota BPK). DPD RI memiliki legitimasi sangat tinggi berdasarkan pemilihan secara langsung oleh rakyat yang disertai dengan harapan-harapan besar dari rakyat kepadanya. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan bagi DPD RI untuk memiliki kewenangan formal yang tinggi pula. Pada kenyataannya, kewenangan formal DPD RI sangat terbatas atau sifat formalitasnya relatif rendah. Namun demikian dalam empat tahun masa pengabdiannya, para Anggota DPD RI meskipun dengan kewenangan yang sangat terbatas tetap bekerja dengan optimal dan telah menghasilkan sebanyak 154 keputusan, terdiri dari : 10 buah usul RUU yang berasal dari DPD RI; 78 buah pandangan dan pendapat; 5 buah pertimbangan; 38 buah hasil pengawasan; dan 23 buah pertimbangan terkait anggaran. Beberapa kegiatan juga telah diprakarsai DPD guna menjalin hubungan yang lebih baik dengan daerah terutama dalam bidang pengembangan investasi daerah antara lain dengan memprakarsai kegiatan Indonesian Regional Investment Forum (IRIF) dan Regional Trade, Tourism, and Investment Forum (RTTI). Forum IRIF merupakan suatu terobosan yang dilakukan guna menyelenggarakan temu investor untuk meningkakan arus investasi yang masuk ke daerah Bagaimanapun, Indonesia telah mengalami perubahan yang berarti dengan perubahan sistem pemerintahan yang sentralistis menjadi desentralistis, otonom dan lebih merata dalam pembangunan daerah. Ide dasar penyelenggaraan IRIF adalah untuk membangun daerah dan untuk kesejahteraan sosial melalui investasi daerah, penciptaan iklim investasi yang sehat dan metode promosi yang sesuai kebutuhan kebutuhan. Melalui IRIF, daerah dapat menyampaikan promosi potensi wilayah dan secara rinci memberikan gambaran proyek-proyek yang siap untuk mendapatkan dukungan investasi. Sedangkan Forum RTTI merupakan ajang daerah untuk mempresentasikan keberhasilan mereka dalam bidang perdagangan, pariwisata dan investasi, untuk itu DPD mengapresiasi keberhasilan daerah-daerah tersebut dengan memberikan penghargaan bagi daerah yang dinilai paling berhasil. Selain itu DPD juga tengah merintis pembentukan Law Center untuk menjembatani persoalan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Pada prinsipnya, pembentukan Law Center DPD untuk membantu menyusun suatu grand design terkait kajian terhadap regulasi strategis, baik bagi daerah provinsi dan kabupaten/kota seperti perizinan dan ikut serta memfasilitasi merevisi berbagai kebijakan-kebijakan pemerintah pusat seperti Peraturan Pemerintah (PP) dan implementasinya dalam Peraturan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Beberapa penjelasan tersebut tentunya membuktikan bahwa DPD tidak pernah berhenti berjuang bagi daerah meskipun kewenangan yang dimiliki masih sangat terbatas.